asra إسراء
 
My Social Network
Daftar Blog Lainnya
Kategori
Alexa Rank

PENGERTIAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Terminologi Politik Secara Umum
 
Guna melengkapi dan memudahkan pemahaman pembaca, sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian poltik dalam perspektif Islam, terlebih dahulu akan disuguhkan pengertian politik dalam terminologi yang berkembang saat ini. Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik.  Diantara pengertian-pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut.
           
1.       Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
 
2.       Dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu “de kunst het mogelijke” tapi seringkali malahan "de kunst van onmogelijke" (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan "machtsvorming en machtsaanwending" (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
 
3.       Bluntschli (1935) memandang  politik  sebagai "Politik is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of the state" (Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)). 
 
4.       Isjwara (1967) mencatat beberapa arti tentang politik dari sejumlah ahli. Diantaranya adalah :
-Loewenstein yang berpendapat "Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht" (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan);
 
-Suys yang mengartikan politik sebagai "Strijd om macht" (jalan ke kekuasaan);
 
-Roucek yang mendefinisikan politik sebagai berikut, "for central problem of politics is that of the distribution and control of power.  Politics is the quest for power and political relationships are power relationships, actual or potential" (problema sentral dari politik adalah distribusi kekuasaan dan kontrol kekuasaan.  Politik adalah mencari kekuasaan, sedangkan hubungan politik adalah hubungan kekuasaan, aktual atau potensial).
 
-Lasswell yang menyatakan bahwa "when we speak of the science of politics, we mean the science of power” (Apabila kita berbicara tentang ilmu politik, maksudnya ialah ilmu tentang kekuasaan).  Pada lain kesempatan Lasswell juga mengartikan  ilmu politik  sebagai "the study of influence and influential...The influential are those who get most of what there is to get" (studi tentang pengaruh dan yang berpengaruh...adapun yang berpengaruh itu ialah mereka yang memperoleh sebanyak-banyaknya yang dapat diperoleh.  Yang dapat diperoleh adalah deference, income, safety (kehormatan, penghasilan, keselamatan).
 
-Catlin yang mendefiniskan ilmu politik sebagai “a study of control or as the act of human or social control" (Studi tentang kontrol, yaitu tindakan kontrol manusia dan kontrol masyarakat).
 
-Isjwara sendiri menyimpulkannya sebagai berikut. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan; teknik menjalankan kekuasaan; masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan;  atau pembentukan kekuasaan.
 
Disamping itu, banyak pula sarjana politik yang mendefinisikan politik sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari cakupan terminologi negara. Berikut diantaranya.
 
1.       Al-Farabi sebagaimana dikutip Ahmad (1954) menyatakan  negara adalah satu tubuh yang hidup, sebagai halnya tubuh manusia; tubuh manusia yang menyusun satu kesatuan. 
 
2.       Maciver mengupas negara dalam tiga makna yaitu: (1) the state as an association (negara sebagai persekutuan); (2) the state in term of sovereignty (negara dalam istilah soverenitas); (3) the state in term of law (negara dalam istilah hukum).
 
3.       Smith dan  Zwicher sebagaimana dikutip Jacobsen dan Lipman (1960) menyatakan bahwa "Formally, the modern state has been defined as a politically organized body of people occupying a definite territory and living under a goverment antirely or almost free from external control and competent to secure habitual obidience from all person with it" (Secara formalnya, negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi daripada orang-orang/rakyat, atau yang mempunyai daerah teritorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya atau hampir seluruhnya merdeka/bebas dari kontrol luar dan sanggup memelihara kataatan dari semua orang di dalamnya).
 
4.       Lenin menjelaskan bahwa "The state is machine for maintaining the rule of one class over another" (Negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atas kelas yang lain).
 
5.       Menurut Laski (1950), "The state, it is urgend, is, in fact, the supreme, coercive power in any given political society; but it is in fact, used to protect and promote in the society the interest of those who own its instruments of production" (Nyatanya negara itu adalah kekuasaan tertinggi yang memaksa dalam masyarakat poltik; tapi dalam kenyataannya pula negara itu dipergunakan untuk menjaga dan memelihara interest mereka yang memiliki alat produksi dalam masyarakat).  Pada kesempatan yang lain Laski juga menyatakan: "The State is for porposes of practical administration, the goverment" (Bagi tujuan adminstrasi praktis, negara adalah pemerintahan).
 
6.       Diponolo (1951), mencatat beberapa arti tentang negara dari sejumlah ahli :
-  Plato menyatakan negara adalah manusia dalam ukuran besar.
-  Jean Bodin berpendapat negara adalah jumlah keluarga dengan sejumlah harta bendanya yang dipimpin oleh akal dari satu kuasa yang berdaulat.
-  Hans Kelsen mengatakan  negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama, suatu tata-paksa (zwangordenung).
-  Bluntschli mendefinisikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
-  Valkenier berpendapat negara ialah rakyat sebagai kekuasaan yang merdeka, hidup dalam persatuan hukum yang berlaku lama di suatu daerah yang tertentu.
-  Diponolo sendiri berpendapat negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata-tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah tertentu.
 
7.       Djokosoetono (1957) memberikan definisi bahwa  negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.  Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat utnuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tatatertib, keadilan, kesehatan dan seterusnya.  Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya pemerintahan mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar setiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan.
 
Lalu bagaimana kaitannya antara negara dengan agama? Hal ini juga telah banyak disoroti oleh sejumlah ahli. Diantaranya:
 
1.       Soekarno menulis tentang "Apa sebab Turki memisah Agama dari Negara", dalam Panji Islam, edisi nomor 20-26 (Mei-Juli 1940).  Tulisan ini dimuat dalam bukunya, “Di Bawah Bendera Revolusi”.
2.       Moechlis (M. Natsir) menulis  "Persatoean Agama dengan Negara" dalam Panji Islam, edisi nomor  27-37 (Juli-September 1940).
3.       Mohammad Natsir menyampaikan pidato “Islam dan Sekulerisme” dalam sidang pleno Konstituante 12 November 1957.
4.       Deliar Noer (1965) dalam buku “Pengantar ke Pemikiran Politik” , mengupas antara lain polemik antara SOEKARNO dan NATSIR termasuk di atas.
 
Sekalipun terdapat perbedaan definisi politik tetapi tampak jelas adanya benang merah dalam pemaknaannya, yakni politik sebagai hal ihwal pengaturan urusan masyarakat oleh kekuasaan negara maupun oleh masyarakat sendiri itu sendiri.  Bila demikian halnya, lalu bagaimana dengan pemaknaan politik dalam perspektif Islam, dien yang sempurna lagi paripurna? Jawabannya dapat disimak dalam uraian selanjutnya.
 
Politik Dalam Perspektif Islam
 
Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah.  Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya.   Dalam kamus-kamus bahasa Arab, siyasah berakar kata sâsa-yasûsu. Dalam kalimat sâsa addawabba yasûsuha siyâsatan  berarti qâma’alaihâ wa râdlahâ wa addabahâ (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya).  Bila dikatakan sâsa al amra artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara).  Begitu juga bila dikatakan : sistu ar ra’yyata siyâsatan artinya adalah amartuhâ wa nahaituhâ, yakni ra’aitu syu-unihâ bil awâmiri wan nawâhi. Dalam bahasa Indonesianya berarti saya mengurusi gembalaan, saya memerintah dan melarang gembalaan, yakni saya mengurusi urusan-urusannya dengan perintah dan larangan (Lihat kamus Al Muhith (Arab ke Arab) dan Al Munawwir (Arab ke Indonesia) tentang sâsa). 
 
            Jadi, asal makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan.  Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politisi (siyâsiyun).  Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulul amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya.  Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan: ‘Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)’, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu.  Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pengadaban (ta`dib).  Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya).  Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya.  Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah” (HR. Bukhari dan Muslim). 
 
Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat.  Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka.  Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawâhan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal.  Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW.  Berkaitan dengan persoalan ini Rasulullah SAW bersabda :
 
Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun  tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim)
 
Pada kesempatan lain, Rasulullah ditanya tentang jihad apa yang paling utama, Beliau mejawab: “Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa durhaka.(HR. Ahmad).
Sayangnya, realitas politik demikian menjadi pudar saat ini, yakni saat dimana kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam.  Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa.  Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi.  Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik.  Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam).  Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman, pengkhianatan, dan tipu daya.  Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam.  Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebathilan (Lihat Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal. 31-33). 
Bak pisau bermata dua, propaganda tadi benar-benar bermaksud ganda: mencampuradukkan pemahaman yang benar dan bathil (salah). Benar, dikarenakan seorang muslim mutlak harus menjadi muslim yang melaksanakan Islam secara sempurna dan menyeluruh, jauh dari segala perkara yang bertentangan dengan hukum-hukumnya baik di dalam urusan pribadinya maupun dalam interaksi-interaksi umum dengan sesama manusia.  Setiap muslim sungguh tidak diperbolehkan Islam untuk melakukan kedustaan, kezhaliman, pengkhianatan, menipudaya rakyat serta menyerukan aqidah dan syariat selain Islam seperti yang dilakukan oleh kalangan sekularis. Tetapi juga bathil, dikarenakan propaganda tersebut melarang muslim yang terikat dengan hukum syara dan paham akan agamanya mengambil peran dalam memperbaiki masyarakat dengan dasar hukum-hukum Islam.  Padahal, seperti disebut dalam hadits-hadits terdahulu, hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim.  Begitu pula propanda itu digunakan untuk menutup-nutupi kesesatan dan penyesatan mereka dari mata masyarakat umum. 
 
Karenanya, kewajiban orang yang sekarang masih saja menyerukan penjauhan Islam dari persoalan politik dengan bersandar pada argumentasi tadi semestinya adalah menyerukan — bila mereka benar-benar jujur— pelurusan penyelewengan dalam persoalan dan makna politik serta memperbaiki kebengkokan yang ditempuh para politisi dewasa ini.  Selain itu, harus pula politik dikembalikan pada aturan-aturan Islam hingga politik kembali kepada maknanya yang mulia, yakni mengatur, memperbaiki, mengurusi, dan memberi petunjuk. Dengan demikian, muslim yang berkecimpung dalam duniaperpolitikan berarti muslim yang harus mengatur, memperbaiki dan mengurusi urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, dan memberi petunjuk Islam kepada masyarakat. 
 
Dalam pernyataan lain, politiknya seorang muslim adalah menerapkan dan menegakkan ajaran Islam dalam segala aspeknya.  Bila tidak demikian dan tetap menjauhkan Islam dari politik berarti pertama, mereka telah menyimpang dari perintah Allah SWT untuk mengurusi dan memperhatikan urusan kaum muslimin; kedua, melegalisasi bahwa politik itu seperti apa yang digambarkan ideologi kapitalisme dan sosialisme padahal politik demikian adalah politik yang bertentangan dengan politik Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW; ketiga, melarang sesuatu yang merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.  Jadi, semestinya sikap yang diambil bukannya mengasingkan Islam dari politik atau politik tidak diatur oleh ajaran Islam melainkan justru menggunakan Islam untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat, Islamlah satu-satunya sumber politik bagi seorang muslim seperti diteladankan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW.  Singkatnya, politik atas dasar ajaran Islam adalah mengimplementasikan seluruh hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan.
Politik dalam perpektif Islam ini kemudian diimplementasikan dalam bahasan politik dalam negeri dan politik luar negeri.
 
 
Politik Dalam Negeri Daulah Islam
 
            Dalam konteks dalam negeri, politik negara (daulah) Islam diwujudkan melalui pemberlakuan hukum-hukum Islam.  Negara juga memberlakukan aturan-aturan Islam di berbagai wilayah yang tunduk di bawah kekuasaannya.  Negara mengatur muamalat, menegakkan hudûd, ‘uqûbât, memelihara akhlak, menjamin tegaknya syiar-syiar ibadah, dan mengatur urusan rakyat sesuai dengan syariat Islam.  Islam telah menjelaskan tatacara (tharîqah) untuk memberlakukan hukum Islam bagi rakyat yang tunduk pada kekuasaan Islam dan menyakini Islam maupun rakyat yang tidak menyakini Islam.  Daulah Islam menegakkan hukum-hukum Islam sesuai dengan tatacara tersebut.  Tatacara (tharîqah) pelaksanaan hukum Islam oleh Daulah Islam, sebagaimana halnya dengan berbagai pemecahan atas berbagai problem kehidupan manusia, adalah bagian dari syariat Islam.
 
Ulama ushul fikih menyatakan bahwa yang diseru oleh hukum Islam adalah semua orang yang berakal yang memahami khithâb (perintah),baik Muslim maupun non-Muslim.  Imam al-Ghazali menyatakan pendapatnya di dalam kitab Al-Mustashfâ fî Ushûl,Mahkûm ‘alayh (orang yang dikenai beban hukum) adalah mukallaf.  Syaratnya, ia harus berakal dan memahami khithâb.  Bagi ahludz-dzimmah, kelayakan penetapan hukumnya didasarkan pada sifat kemanusiaannya, yakni mampu menggunakan kekuatan akalnya untuk memahami taklif hukum.”
 
Oleh karena itu, mukhâthab (yang diseru) dalam Islam adalah seluruh manusia, baik berhubungan dengan khithâb dakwah maupun taklif.  Khithâb dakwah adalah seruan yang berisi ajakan  kepada seluruh manusia untuk menyakini Islam, sedangkan khithâb taklifadalah seruan berupa perintah kepada seluruh manusia agar beramal sesuai dengan hukum Islam. 
 
Islam memandang masyarakat— yang di dalamnya diterapkan berbagai aturan — sebagai entitas manusia, tanpa dilihat kelompok dan jenisnya.  Di dalam masyarakat Islam tidak terdapat syarat apa pun, kecuali kewajiban untuk tunduk kepada negara dan sistemnya.  Dalam negara Islam, tidak terdapat istilah kelompok minoritas, karena seluruh masyarakat dipandang sebagai manusia yang menjadi rakyat selama mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya.  Oleh karena itu, politik dalam negeri Daulah Islam adalah secara praktis berwujud penerapan syariat Islam atas seluruh individu masyarakat, Muslim maupun non-Muslim.
 
Politik Luar Negeri Daulah Islam
 
            Sementara itu, dalam konteks luar negeri, politik negara (daulah) Islam dimanifestasikan melalui upaya menjalin hubungan berbagai negara, bangsa, dan umat-umat lain.  Hubungan luar negeri ini merupakan wujud pengaturan urusan rakyat secara eksternal.  Politik luar negeri negara Islam dibangun di atas sebuah pemikiran yang konstan, tidak berubah, yakni: penyebaran Islam kepada seluruh umat dan bangsa di dunia.  Inilah asas yang membangun politik luar negeri negara Islam.  Asas ini tidak akan berubah selamanya meskipun aparat yang menjalankan pemerintahan berbeda-beda.  Asas ini ada dan langgeng sejak masa Rasulullah saw. hingga runtuhnya Daulah Utsmaniyah sebagai Daulah Islam yang terakhir.  Asas ini tetap dan tidak berubah secara mutlak.  
 
Sejak berada di Madinah, Rasulullah saw. mulai membangun hubungan negara Islam dengan negara lain berdasarkan asas penyebaran Islam ini.  Beliau membuat perjanjian dengan Yahudi untuk memfokuskan penyebaran dakwah di Hijaz.  Beliau  menandatangani perjanjian Hudaibiyah dengan Quraisy untuk memperkuat penyebaran dakwah di jazirah Arab.  Beliau juga mengirim surat ke berbagai negara yang berada di luar jazirah Arab untuk membangun hubungan dengan mereka berdasarkan asas nasyr al-Islâm (penyebaran Islam)dengan menyeru mereka agar masuk Islam.  Setelah beliau, mucul para khalifah Rasul.  Mereka pun membangun hubungan luar negeri dengan seluruh negara yang ada berdasarkan asas penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia.
 
Eksistensi negara tidak lain adalah untuk menegakkan Islam di dalam negeri dan mengemban dakwah Islam di luar negeri.  Artinya, urgensitas negara bagi kepentingan luar negeri adalah mengemban dakwah Islam.  Penyebaran Islam sebagai asas bagi politik luar negeri ini didasarkan pada alasan bahwa Rasulullah Muhammad saw. diutus untuk seluruh manusia.  Allah Swt. berfirman:
 
“Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh umat manusia.”
(QS. Saba : 28)
 
Rasulullah saw bertugas menyampaikan risalah kepada seluruh manusia.  Setelah  beliau wafat, risalahnya terus disebarkan kepada seluruh manusia oleh para khalifahnya dan kaum Muslim.  Mengemban dakwah Islam ke penjuru alam merupakan kelanjutan dari perbuatan Rasul.  Oleh karena itu, mengemban dakwah Islam adalah asas bagi hubungan Daulah Islam dengan berbagai negara, bangsa, dan umat lain.  Realitas semacam ini merupakan ketetapan syariat Islam yang memang telah ditegaskan di dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma Sahabat.  Walhasil, asas politik luar negeri negara Islam adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam.
 
            Politik luar negeri tersebut ditempuh dengan suatu metode yang tetap dan tidak pernah berubah.  Metode itu adalah jihad.  Metode ini tidak pernah berubah meskipun orang yang menjabat pemerintahan telah berganti-ganti.  Metode ini tetap langgeng pada setiap masa, sejak masa Rasulullah saw. hingga berakhirnya Daulah Islam.  Metode seperti ini, secara mutlak, tidak pernah mengalami perubahan.  Sejak menegakkan Daulah Islam di Madinah, Rasulullah saw. segera menyiapkan pasukan dan mulai berjihad untuk menghancurkan barikade-barikade fisik yang menghalangi laju dakwah.  Quraisy adalah barikade fisik yang menghalangi laju dakwah Islam.  Rasulullah saw. berkeinginan menghancurkan barikade ini.  Akhirnya, beliau berhasil menghancurkan Quraisy sebagai kekuatan yang menghadang laju dakwah Islam, sebagaimana beliau berhasil menghancurkan kekuatan-kekuatan lain yang menghalangi dakwah Islam, sampai Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab.  Daulah Islam mulai mengetuk pintu-pintu umat lain untuk menyebarkan Islam kepada mereka.  Akan tetapi, muncul kemudian kekuatan-kekuatan yang berwujud pemerintahan yang berdiri di atas umat-umat tersebut sebagai penghalang fisik yang berusaha menghentikan dakwah Islam.  Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan tersebut harus dihilangkan dari muka dakwah agar dakwah Islam dapat mencapai umat itu sendiri dan agar mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam.  Dengan begitu, mereka dapat melihat dan merasakan keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di bawah bendera Islam, sehingga pada gilirannya, mereka ikut serta menyebarkan Islam dengan cara yang paling baik, yakni tanpa pemaksaan dan intimidasi. 

Dengan demikian, jihad untuk menyebarkan Islam serta menaklukan berbagai negara dan wilayah tertentu akan terus berlangsung.  Dengan jihad, akan lenyaplah seluruh kerajaan dan negara lain.  Negara Islamlah yang akan mengatur seluruh bangsa dan umat untuk kemudian menyebarkan Islam.  Dengan begitu, ratusan juta manusia akan menyakini Islam setelah terlebih dahulu dikuasai oleh Islam.  Walhasil, metode yang menyertai politik luar negeri negara Islam adalah jihad yang bersifat tetap dan tidak akan pernah berubah.

Format Lainnya : PDF | Google Docs | English Version
Diposting pada : Sabtu, 26 Maret 11 - 22:43 WIB
Dalam Kategori : PENGETAHUAN, AGAMA
Dibaca sebanyak : 2006 Kali
Tidak ada komentar pada blog ini...
Anda harus Login terlebih dahulu untuk mengirim komentar
Facebook Feedback